Sebulan Bekerja, Ini Curhatan Menteri Jokowi-Ma'ruf Amin

Liputan6.com, Jakarta - Selama satu bulan lebih sudah para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bekerja dalam Kabinet Indonesia Maju bekerja.

Meski baru sebulan bekerja, para menteri ini memiliki kisahnya masing-masing. Ada cerita di balik kerja mereka menjadi pembantu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Beberapa dari mereka berkeluh kesah menceritakan sebulan menjabat sebagai menteri. Mereka mengutarakan isi hatinya terhadap kebijakan yang telah menghambat kinerja dari kementeriannya.

Mulai dari rumitnya birokrasi sampai curhat mengenai gejolak ekonomi dunia saat ini.

Berikut curhatan beberapa menteri Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin:

Kena PHP

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melambaikan tangan saat tiba menghadiri pelantikan Presiden dan Wapres 2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi-Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gejolak ekonomi membuat seluruh negara di dunia dihadapkan pada harapan dan kekecewaan.

Salah satu kondisi yang paling menjadi pemberi harapan palsu atau PHP adalah hubungan dagang Amerika Serikat dengan China.

"Jadi kemarin kita sudah berharap akan ada deal antara AS dan China, tapi tiba-tiba ada perkembangan baru yang membuat kesepakatan kedua negara setelah Pemilu 2020. Artinya tiap hari kita dihadapkan berharap lalu kecewa, berharap lalu kecewa," ujarnya di Hotel Westin, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global membuat setiap pemangku kepentingan di seluruh dunia berupaya meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut, kata dia, mengantisipasi agar perekonomian domestik tidak terimbas.

"Tahun 2019 masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, mungkin ceritanya sama tapi pemicunya selalu berbeda. Lingkungan di mana kita berada dan beroperasi dari sisi ekonomi memang tidak pasti," papar Menkeu Sri Mulyani.

Bikin Gemes

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama saat menerima kunjungan jajaran Emtek dan SCM Group di Kantor Kemenpar, Jakarta, Jumat (8/11/2019). Kunjungan tersebut untuk membahas kerja sama di sektor media. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama bercerita, dirinya sempat merasakan jengkel dengan sistem birokrasi di pemerintahan yang terlalu berbelit-belit.

Terlebih dirinya yang memiliki background memimpin perusahaan swasta.

"Kalau birokrasi itu kan jauh lebih complicated daripada kehidupan di swasta. Kemarin kalau swasta kan besok ke kiri, ke kiri semua. Kalau bisa ke kanan ke kanan semua. Kalau di birokrasi kan tidak sesederhana itu," katanya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

"Jadi memang karena kebenaran saya ingin melakukan sesuatu yang kadang-kadang banyak aturan ini itu, jadi gemes ya. Jadi gemes bahkan yang sederhana saja kadang-kadang agak sulit," sambung Wishnu.

Keheranan Menteri BUMN

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir memberi paparan saat mengunjungi Kantor Liputan 6 di SCTV TOWER, Jakarta, Senin (10/12). Kunjungan Erick Thohir dalam rangka roadshow ke beberapa media. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI di DPR pada Senin, 2 Desember 2019 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran melihat perusahaan BUMN hampir semua memiliki hotel.

Oleh karena itu, ia akan mengembalikan perusahaan pelat merah tersebut ke bisnis masing-masing.

"Semua BUMN punya bisnis hotel, ini kenapa kami harus konsolidasi sesuai dengan core business-nya," kata Erick di Gedung DPR, Senayan Jakarta.

Bukan hanya itu, Erick Thohir juga menyinggung soal perusahaan pelat merah yang memiliki banyak anak usaha hingga disebut cucu dan cicit.

Untuk itu, ia akan segera menggodok peraturan pembentukan anak usaha BUMN. Nantinya, pembentukan anak usaha BUMN harus memiliki alasan dan tujuan yang jelas serta berkaitan dengan bisnis intinya.

"Pembentukan anak dan cucu usaha harus ada alasannya, yang jelas. Tapi kalau nggak ada alasannya, saya setop," kata Erick.

Erick menyatakan, adanya anak hingga cicit usaha yang tidak sinkron dengan core bisnis memang terbentuk sejak awal. Dia tidak mau adanya oknum-oknum menggerogoti BUMN lain yang sehat.

"Misalnya, Krakatau Steel utang Rp 40 triliun. KS itu ada 60 anak usaha. Tapi kalau bapak-bapak tanya bisa nggak pangkas anak usaha KS dalam sepekan, enggak bisa. Makanya peraturan menteri harus segera dikeluarkan," jelas Erick.

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Let's block ads! (Why?)

from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com kalo berita gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2Lxyo3I